Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2008 Sangat Sumir dan Absurd.

Journaljakarta.co.id ,Jakarta –-Kuasa Hukum Bupati Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Dr.Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mengatakan, secara prinsip konstruksi pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sangat sumir dan absurd.

Hal ini disampaikan oleh Dr. Fahri Bachmid,S.H,M.A. selaku kuasa hukum Pemohon saat ditemui awak media di Makamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/03/2019).

“Artinya gubernur telah menggunakan seluruh kewenangan atributif-nya dalam menyelesaikan sengketa ini. Dan setelah itu telah ditingkatkan penyelesainnya pada level Menteri Dalam Negeri, akan tetapi Mendagri mengeluarkan produk hukum berupa Permendagri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru selatan, yang justeru secara hirarkis bertentangan dengan norma pasal 3 beserta lampiran peta wilayah yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku,” ungkap Fahri Bachmid

“Inilah yang menjadi sumber masalah, karena penegasan batas wilayah yang dibuat dalam Permendagri bertentangan dengan rumusan norma sebagaimana diatur dalam Undang Undang,” tegas Fahri Bachmid.

“Jadi telah secara nyata ada pertentangan norma antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian disisi yang lain, norma Undang -Undang tidak menjamin adanya kepastian hukum, sehingga melahirkan kebijakan pemerintah (dalam hal ini Mendagri) yang multi tafsir,” pungkas Fahri menutup wawancara dengan awak media.

Adapun putusan nomor: 11/PUU-XVII/2019, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang pokok perkara mengenai pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon Pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, dalam hal ini diwakili oleh Ramly Umasugi, S.PL., M.M. dan Amustofa Besan, S.H. dan Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, dalam hal ini diwakili oleh Iksan Tinggapy, S.H., A.Azis Hentihu, S.E., Djalil Mukadar, S.P. Ketiga Mahmud Nustelu serta Elias Behuku.

Hasil putusan Makamah Konstitusi (MK) yang berisikan Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.