TAPERA, Solusi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Yang Belum Memiliki Rumah

 

Journaljakarta.co.id ,Jakarta –Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan PUPR mengadakan Diskusi Bersama media dengan tcpik Tapera sebagai sumber dana jangka panjang pembiayaan perumaham, Senin (22/10) dl Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan sumber dana jangka panjang pembiayaan perumahan dalam bentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Hadir  dalam acara diskusi tersebut
Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawl. AH sebagai keynote speaker dan narasumber dalam dlskusl tersebut Dlrektur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Adang Sutara dan Pengamat Pembiayaan Perumahan sekaligus Dosen UI Ruslan Prayudi.

Dalam sambutannya, Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawl. AH mengatakan bahwa Pemerintah membangun sistem pembiayaan perumahan dengan menghimpun dana jangka panjang melalui pelembagaan tabungan perumahan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (T apera) yang disahkan pada 24 Maret 2016.

“Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antar peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta. Pembentukan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 124 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,” tambah Khalawi.

Sementara itu Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Adang Sutara, mengungkapkan, pembentukan komisioner dan deputi Tapera telah mundur dari target waktu awal, yakni pada Maret 2018.

“Penetapan satu komisioner dan empat deputi komisioner BP Tapera seharusnya Maret 2018. Sekarang sudah Oktober, jadi sudah lewat 7 bulan,” ujar dia

Dia pun menekankan, pembentukan BP Tapera harus dapat segera rampung dan beroperasi tahun ini. Sebab, BP Tapera tidak akan lagi disokong anggaran negara jika sudah terbentuk secara mandiri.

“Kalau kita berpatokan ke anggaran, harusnya bulan Desember (2018) itu bisa dilaksanakan. Karena BP Tapera pemerintah mengalokasikan Rp 2,5 triliun dana awal dana abadi yang dikembangkan dan hasil kelolaan untuk operasional BP Tapera,” jelas dia.

Sementara itu, bagi pekerja mandiri atau informal, pungutan simpanan sebesar 3% ditarik langsung oleh pekerjanya karena tidak memiliki perusahaannya.

Walaupun demikian, Adang mengaku Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih keberatan atas besaran pungutan yang ditetapkan tersebut, sehingga dalam RPP tercantum disepakati akan berlaku paling lama 7 tahun sejak RPP resmi dan telah diberlakukan.

Hal tersebut dengan harapan pegawai swasta telah melihat keikutsertaan oleh ASN sebagai peserta awal dari Tapera kemudian akan tergerak untuk mengikuti program Tapera pada akhirnya.

Adang memprediksi estimasi total peserta Tapera pada 2027 akan mencapai 47 orang peserta yang berasal dari seluruh pekerja.

Sementara itu, BP Tapera telah qmemiliki modal awal sebesar Rp9 triliun yang berasal dari dana Taperum PNS hasil likuidasi Bapertarum-PNS yang telah resmi dibubarkan.

Namun, Adang mengatakan pada April 2018 hingga sekarang PNS masih tarik pungutan dana dari pendapatannya yang kini dimasukkan ke dalam kas negara seiring telah dibubarkannya Bapertarum.

“Sehingga sepertinya modal awal akan lebih dari Rp9 triliun yang ditambah dengan potongan dari PNS yang kini masuk di kas negara,” papar Adang.

Selain itu, Adang berharap pembiayaan perumahan oleh Tapera masih akan menggunakan bunga KPR tetap yang sama seperti KPR Subsidi, yaitu sebesar 5%.